 |
| Ketua umum HIMAFI Unila |
Kata tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan yang tidak terlupakan ketika memasuki gerbang Unila. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kampus adalah pendidikan. Pendidikan ini akan mempengaruhi kualitas kampus pada umumnya, begitu juga kampus kita.
Apabila kita membandingkan pendidikan yang diterapkan ada persoalan yang harus digarisbawahi untuk pendidikan di kampus hijau kita. Salah satunya adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT). Wuih, agak berabe tuh kalau dihubungkan dengan beasiswa seperti bidik misi.
Perubahan pola pembayaran ini sebenarnya bertujuan untuk mempermudah mahasiswa, antara lain mahasiswa sudah tidak lagi dikenakan biaya gedung, praktikum atau biaya lainnya, Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan biaya kuliah yang murah di perguruan tinggi seluruh negeri.
Dengan sistem ini, mahasiswa sudah tidak akan dikenakan biaya gedung, praktikum, atau biaya tambahan lainnya. Ini yang berbeda dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita kembali kepada realitas kampus hijau kita yang banyak berkicau dengan UKT. Kendala ini bermunculan seiring berjalannya waktu, diantaranya ketidakmampuan membayar UKT. Salah satu problem ini sebenarnya sudah terpolakan untuk pengajuan keringanan UKT atau pengajuan tidak mampu membayar UKT dapatlah dilakukan melalui jalur advokasi secara resmi atau melalui lembaga-lembaga resmi mahasiswa seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) baik universitas maupun fakultas. Lagi-lagi adalah kesiapan yang perlu dipersiapkan secara matang. Hal diatas adalah sekelumit permasalahan yang timbul dari adanya sistem kebijkan pendidikan.
Anggaran 20 persen untuk pendidikan?
Dari konfirmasi yang didapat dalam berbagai pemberitaan, besaran UKT dan sistem yang diberlakukan ditujukan untuk pembangunan gedung-gedung baru yang lebih modern. Padahal sebagai PTN, kampus juga seharusnya mendapat pasokan dana dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara dan Daerah (APBN-D) sebesar sekurang-kurangnya 20 persen yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi. Dari kampus sendiri tampaknya belum bisa hidup secara mandiri agar keuangan mahasiswa tidak terbebani. Apa hasilnya, biaya kuliah bisa ditekan sedemikian rupa, bahkan jika dibandingkan biaya berkuliah di PTS tersebut persemesternya sama dengan biaya UKT gelombang keempat, bahkan bisa kurang dari itu.
Mahasiswa bukanlah ladang uang buat petinggi-petinggi kampus ataupun petinggi pemerintah. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan pendidikan agar mampu merubah bangsa ini menjadi lebih baik di usianya yang semakin tua. Pemerintah seharusnya mulai melihat dan belajar, problematika pendidikan di Indonesia harus terus dibenahi dengan tidak memberatkan golongan menengah kebawah dan menciptakan pendidikan yang adil dan merata.
Masyarakatpun harus mulai pintar memilih. Masuk PTN bukan lagi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang baik, apalagi PTN bukan lagi sebagai kampus yang murah, melainkan menjelma sebagai kampus yang mahal. Kampus mahal belum tentu kualitasnya bagus, bahkan bisa jauh dibawah PTS. Sudah saatnya masyarakat melihat pendidikan bukan dari biayanya, tapi dari kualitasnya. Kalau kita cermati dengan seksama, soal biaya kuliah hanya kesungguhan dari orangtua dalam bekerja, anak dalam belajar, dan doa dari mereka yang akan menjawabnya. Rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta, tinggal bagaimana mengeluarkannya.
